Warga DKI Gugat Perpres BPJS

Seorang warga DKI Jakarta,resmi menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan itu dilayangkan Faisal lewat kuasa hukumnya, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia.

Warga tersebut akhirnya resmi mengajukan Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Perpres Nomor 64/2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres aturan Presiden Nomor 82/2028 ke MA.

Dia menerangkan bahwa uji materil ini merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Menurutnya, ia keberatan dengan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 64/2020.

Anggota Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia lainnya jg menyatakan bahwa Pasal 34 Pepres Nomor 64/2020 tidak berlandasan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 2 UU Sistem Jaminan Sosial dan Pasal 2 UU BPJS.

Bahkan, pembuatan Pepres Nomor 64/2020 tidak didasari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 7 UU Pembentukan Perundang-undangan.

Maka setidak-tidaknya kami meminta Majelis Hakim MA mengabulkan permohonan kami, seperti dalam putusan MA sebelumnya yang membatalkan Perpres Nomor 75/2019 terhadap kenaikan iuran BPJS yang dinilai tidak melandasi aspek yuridis, sosial, filosofis dan Perpres Nomor 64/2020 juga layak dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jokowi memutuskan  menaikkan iuran BPJS Kesehatan, tak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang diberlakukan Jokowi mulai awal 2020 silam.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu.

Pada pasal 34 ayat 1 poin disebutkan iuran peserta mandiri di ruang perawatan kelas III, yaitu untuk 2020 sebesar Rp25.500 per orang per bulan. Lalu, pada pasal 34 ayat 1 poin b disebutkan iuran untuk 2021 dan tahun berikutnya sebesar Rp35 ribu.

Itu berarti, iuran peserta mandiri kelas III naik 37,25 persen. Lebih lanjut, pasal 34 ayat 2 menyebutkan iuran peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II yaitu sebesar Rp100 ribu per orang per bulan.

Kemudian, pasal 34 ayat 3 menyebutkan iuran bagi peserta mandiri dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan.

Bagikan :

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *